Pembina POSNU desak pemeliharaan anggaran infrastruktur jalan di Kota Banjar.
(ML)Medialokalitas, Persoalan ketimpangan alokasi anggaran dalam APBD Kota Banjar kembali disoroti, khususnya terkait pemeliharaan infrastruktur jalan. Pembina POSNU Kota Banjar, Muhlison, tegas menyatakan bahwa perbaikan jalan kerap menjadi prioritas yang terabaikan, kalah oleh pos-pos belanja lain seperti pengadaan alat kantor di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Muhlison mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan di beberapa wilayah Kota Banjar yang sudah mencapai tahap rusak parah, seperti di Desa Rejasari, Blok Cikawung, dan Neglasari. Ia membandingkan secara kontras alokasi dana yang tersedia.
Pemeliharaan jalan pada 2024 hanya dialokasikan Rp5 miliar. Sementara itu, anggaran untuk layanan jasa tercatat cukup signifikan, mencapai Rp3,5 miliar. Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang serius,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Ia menegaskan bahwa menunggu jalan semakin rusak parah bukanlah solusi. Melihat proyeksi kenaikan anggaran pemeliharaan jalan yang dinilainya masih minimal, POSNU mendesak adanya penyesuaian atau balancing dalam APBD.
“Kami berharap dalam APBD Perubahan nanti, pemeliharaan jalan bisa masuk sebagai prioritas utama dengan penambahan anggaran yang memadai. Fokus kita harus dari APBD sendiri, tanpa selalu bergantung pada sumber dana seperti Bantuan Keuangan (Bankeu),” tegas Muhlison.
Caranya, lanjut dia, melalui efisiensi dan penarikan anggaran-anggaran yang dinilai kurang prioritas di OPD-OPD.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Banjar, Fauzi Effendi, mengakui bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan.
Namun, ia menegaskan bahwa regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur jalan telah dijalankan.
“Meski anggaran terbatas, kami tetap optimis. Ada sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil dari provinsi yang bisa dimanfaatkan,” jelas Fauzi.
Ia menambahkan, jika nantinya ada tambahan anggaran yang signifikan, pihaknya tentu akan memaksimalkannya untuk perbaikan.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Banjar, Harun Alrasyid, memberikan tanggapan lebih spesifik. Ia menyebut masukan dari POSNU sebagai hal yang positif, namun mengakui keterbatasan tindakan yang bisa dilakukan saat ini untuk menangani jalan-jalan yang rusak cukup terkendala oleh kemampuan anggaran.
Kita lebih memprioritaskan penanganan di wilayah seperti Langensari terlebih dahulu, diperhitungkan dan kemampuan anggaran,” ujar Harun.
Ia juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan dana opini pajak, dengan menyatakan bahwa saat ini belum ada nomenklatur atau kegiatan khusus untuk pemeliharaan jalan yang bisa dibiayai dari sumber dana tersebut.
Kondisi infrastruktur jalan di Kota Banjar memang memerlukan perhatian serius. Data terbaru dari Dinas PUPR Kota Banjar (per 22 Mei 2025), yang merupakan hasil survei periode 30 Oktober – 18 Desember 2024, mengungkap fakta mengkhawatirkan.
POSNU Desak Anggaran Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kota Banjar harus Prioritas dan Memadai
Pembina POSNU Kota Banjar, Muhlison saat diwawancara usai audensi dengan Dinas PUTR Kota Banjar terkait anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan yang minim, Selasa (19/8/2025)
“Kita lebih memprioritaskan penanganan di wilayah seperti Langensari terlebih dahulu, diperhitungkan dan kemampuan anggaran,” ujar Harun.
Ia juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan dana opini pajak, dengan menyatakan bahwa saat ini belum ada nomenklatur atau kegiatan khusus untuk pemeliharaan jalan yang bisa dibiayai dari sumber dana tersebut.
Kondisi infrastruktur jalan di Kota Banjar memang memerlukan perhatian serius. Data terbaru dari Dinas PUPR Kota Banjar (per 22 Mei 2025), yang merupakan hasil survei periode 30 Oktober – 18 Desember 2024, mengungkap fakta mengkhawatirkan.
Dari total panjang jalan kota sepanjang 253,086 kilometer (terbagi dalam 154 ruas), sekitar 22,5 persen atau setara dengan 57,088 kilometer berada dalam kondisi rusak. Rinciannya menunjukkan 32,030 kilometer (12,656 persen) mengalami kerusakan ringan dan 25,058 kilometer (9,901 persen) mengalami kerusakan berat.
Menyikapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), sebelumnya telah menyatakan komitmennya. Melalui sebuah video singkat bersama Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, KDM menjanjikan perbaikan menyeluruh jalan rusak di Banjar dalam kurun tiga tahun ke depan.
“Ka wargi Banjar, sim kuring oge uninga di Banjar teh seueur jalan butut. Tapi Insha Alloh pemerintah provinsi sareng pemerintah Kota Banjar baris gawe bareng ngarengsekeun jalanna bertahap. Tah pokokna dijamin 3 tahun jalan di Banjar leucir (Warga Banjar, saya juga tahu di Banjar banyak jalan rusak. Tapi Insya Allah pemerintah provinsi bersama pemerintah Kota Banjar akan bekerja sama membereskannya secara bertahap. Pokoknya dijamin dalam 3 tahun jalan di Banjar mulus),” tegas KDM dalam video tersebut.
(Asep indra)
